Ambon,CM- Pj. Walikota Bodewin M Wattimena dan Sekretaris Kota Ambon (Sekot) Agus Ririmasse bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah bekerja dengan baik dengan melayani masyarakat, bahkan sampai pada pengaturan anggaran diatur semaksimal mungkin untuk kota ambon, stabilitas daerah pembangunan sarana prasarana dan toleransi beragama yang saling terjaga.
Kepada Citra Maluku, Minggu, 21/05-2023 Alex Patty, Sebagai pemberhati ekonomi di Kota Ambon menilai, bahwa ada temuan-temuan seperti yang diberitakan media-media online sebelumnya dirasakan tidak rasional, karena apabila anggaran dan program kegiatan tidàk digunakan semestinya otomatis roda pemerintahan di Kota Ambon tidak berjalan dengan baik tetapi yang terjadi sampai saat ini roda pemerintahan berjalan sangat baik yang di nakodai Bodewin M Wattimena dan Agus Ririmasse, ini tergambar dari beberapa penghargaan yang diterima pemerintah Kota Ambon.
“Saya mau tekankan konfirmasih dan objekfitas sangat diperlukan dalam menentukan permasalahan yang terjadi dalam suatu pemerintahan dan indèpendensi oleh Tim Pemeriksa. Jangan sampai ada asumsi bahwa dalam laporan pertanggungjawaban anggaran ada “awan hitam menyelimuti laporan” dalam tanda kutip“Tegasnya.
Disamping itu lanjutnya, Setiap tahun satker inspektorat mendampingi Tim Badan Pengawasan Keuangan/BPK melakukan audit Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pemerintah Kota Ambon.
“ Ya tahun ini Tim BPK menunjuk MLS sebagai ketua tim tahun anggaran 2022 itu yang saya tahu,”yuyutnya lagi.
Menurutnya, yang kita ketahui informasi beberapa media dan satker inspektorat yang selalu ikut memantau dan mendampingi pengawasan yang dipimpin oleh MLS, diperoleh informasi dari ketua tim bahwa banyak satker melakukan anggaran tidak pada tempatnya, bukan hanya anggaran pimpinan satker tertentu tetapi beberapa anggaran satker lainnya juga ada. Semua ini dikarena fokus pada Laporan Pertanggungjawaban kota Ambon adalah semua satker dan ini menjadi tanggungjawab kepala daerah sebelum disampaikan ke DPRD.
Patty juga menekankan bahwa, pengawasan oleh tim dan inspektorat tidak hanya pada satu satker saja tetapi harus dibandingkan pada satker lainnya.
Menurut sumber lain di lingkup Pemerintah Kota Ambon, menjelaskan bahwa belanja sewa mobil beberapa satker sebesar 1,4 M tidak hanya bisa ditanya jawab dengan sopir saja tetapi beberapa rupiah yang diterima oleh pemilik mobil dan administrasi kantornya perlu juga dilihat.
Misalnya kata sumber, belanja makan minum dan snack 3 satker tertentu sebesar 2,6M tidak hanya informasi pemilik warung saja yang dipercayai tetapi perlu juga mewawancarai petugas kasir dan kepala juru masak. Begitupun belanja 400jt alat kesehatan yang hanya mendapat informasi dari apotik, seharusnya informasi dari pembukuan kantor pusat apotik dan petugas yang membeli obat juga harus dikonfirmasi.
Terkait dengan hal ini tegasnya, Semua satker harus maksimal dalam mendukung kepala daerah sepenuhnya setiap tahun yang menjadi tanggung jawabnya sebelum disampaikan ke wakil rakyat.(CM/HC)
Tinggalkan Komentar
Kirim Komentar