Ambon, CM – Wali Kota Ambon  Bodewin M. Wattimena menegaskan pentingnya peran bersama seluruh unsur masyarakat dalam mendukung tugas-tugas Pemerintah Kota Ambon, khususnya dalam menjaga keamanan lingkungan, kebersihan kota, serta ketertiban sosial. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda, Forkopimcam, Raja, Lurah, RT/RW, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, di Convention Hall Maluku City Mall (MCM) Ambon, Pada Rabu (17/12/2025).

Wattimena menjelaskan, rapat koordinasi tersebut menjadi momentum evaluasi kinerja pemerintah kota selama kurang lebih sepuluh bulan terakhir. Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari persoalan sampah, air bersih, keamanan dan ketertiban masyarakat, hingga pendapatan asli daerah (PAD).

“Tujuan rapat ini agar semua merasa memiliki dan bertanggung jawab bersama. Ini bukan hanya tugas satu atau dua pihak, tetapi tanggung jawab kita semua,” ujar Wattimena.

Terkait keamanan lingkungan, Wattimena mendorong penguatan sistem pengamanan swadaya masyarakat melalui pembentukan pos siskamling. Menurutnya, inisiatif menjaga lingkungan harus lahir dari kesadaran masyarakat, sehingga setiap orang dapat merasa aman saat beraktivitas di lingkungan tempat tinggalnya.

Menanggapi isu perizinan, Wattimena menegaskan bahwa pemerintah kota tidak mengeluarkan izin tertentu yang menjadi kewenangan pihak lain. Namun demikian, pemerintah kota tetap memberikan masukan agar proses perizinan dilakukan secara selektif dan penuh pertimbangan, guna mencegah potensi gangguan keamanan dan tindakan kriminal.

Dalam bidang kebersihan, Wattimena mengakui bahwa persoalan sampah masih menjadi tantangan utama kota-kota besar, termasuk Kota Ambon. Pemerintah kota telah melakukan berbagai upaya, seperti penambahan armada angkut sampah dan penyediaan fasilitas pendukung. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan penanganan sampah sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi masyarakat.

“Kalau pemerintah sudah siapkan fasilitas, tetapi masyarakat tetap membuang sampah sembarangan, maka persoalan ini tidak akan selesai,” tegasnya.

Wattimena juga menyoroti pentingnya validasi data penerima bantuan sosial. Ia menjelaskan bahwa pemerintah kota merupakan pengguna data terpadu sosial ekonomi yang bersumber dari desa dan kelurahan. Oleh karena itu, peran RT/RW dan pemerintah desa sangat penting dalam memastikan data calon penerima bantuan benar-benar akurat dan melalui mekanisme musyawarah desa.

“Kita ingin semua transparan. Nama-nama penerima bantuan harus diumumkan agar bisa diawasi bersama. Jika data tidak diperbaiki, maka ke depan bisa berdampak pada penyaluran bantuan,” jelasnya.

Menutup arahannya, Wattimena menegaskan bahwa RT dan RW merupakan ujung tombak pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Setiap kebijakan pemerintah kota harus disampaikan dan dikawal hingga ke tingkat paling bawah agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(CM/99)