Tunggakan SPJ Disorot, OPD Ambon Terancam Kehilangan Anggaran
Ambon,CM- Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena mengancam memangkas alokasi anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) pada 2027 jika masih ditemukan keterlambatan penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran.
Ancaman itu muncul setelah evaluasi Inspektorat Pemerintah Kota Ambon hingga Oktober 2026 menemukan sejumlah OPD belum menuntaskan laporan pertanggungjawaban keuangan, bahkan untuk penggunaan anggaran sampai Juli 2026.
Padahal, Kita telah memasuki bulan November. Keterlambatan tersebut dinilai mencerminkan lemahnya disiplin administrasi dalam pengelolaan keuangan di lingkungan birokrasi pemerintah kota.
Bodewin menyampaikan peringatan itu saat memberikan arahan dalam Apel Pagi Pemerintah Kota Ambon di Lapangan Apel Balai Kota Ambon,Senin ( 16/11/2026)
"Kalau sampai sekarang masih ada yang belum menyelesaikan SPJ sampai Juli, itu pasti kita potong anggaran tahun depan," kata Bodewin.
Ia meminta Inspektorat kembali mengevaluasi seluruh OPD dalam satu hingga dua pekan mendatang. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan perangkat daerah yang telah menyelesaikan kewajiban administrasi maupun yang masih memiliki tunggakan.
Pemerintah kota juga akan memberikan penghargaan kepada OPD yang mampu menyelesaikan SPJ tepat waktu. Sebaliknya, perangkat daerah yang tidak memenuhi kewajiban pertanggungjawaban terancam menerima konsekuensi dalam alokasi anggaran berikutnya.
Menurut Bodewin, penyelesaian SPJ bukan pekerjaan administratif yang seharusnya terus tertunda. Setiap OPD memiliki tanggung jawab memastikan penggunaan anggaran tercatat secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia pun meminta kepala OPD tidak membiarkan persoalan administrasi keuangan berlarut-larut. Staf yang menangani keuangan harus bekerja secara cermat dan membantu pimpinan perangkat daerah menyelesaikan laporan sesuai ketentuan.
"Staf yang mengurus keuangan harus membantu kepala OPD dengan baik. Kelola anggaran secara benar dan selesaikan pertanggungjawabannya tepat waktu," ujarnya.
Selain menyoroti tunggakan SPJ, Bodewin meminta seluruh pimpinan OPD mempercepat penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk persiapan APBD 2027.
Pemerintah Kota Ambon dijadwalkan menyampaikan rancangan APBD 2027 kepada DPRD Kota Ambon pada hari yang sama. Karena itu, setiap OPD diminta menyesuaikan dokumen anggaran yang telah ditetapkan.
Bodewin menegaskan, ketertiban administrasi dan pertanggungjawaban keuangan menjadi bagian dari tanggung jawab OPD dalam mengelola uang publik.
Ancaman pemangkasan anggaran tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi pimpinan perangkat daerah agar tidak menganggap keterlambatan SPJ sebagai persoalan rutin birokrasi. ( CM/ML)
0 Komen