Perkuat Perencanaan Daerah, DPRD Ambon Perdalam Pengelolaan Pokir Lewat Bimtek
Ambon,CM – Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits L. Tamaela, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon yang berlangsung di Hotel Santika Premier, Sabtu (14/11/2026).
Bimtek tersebut turut dihadiri Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Simon Saimima, serta Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, Benny P. Nugroho, bersama seluruh anggota DPRD Kota Ambon.
Prosesi pembukaan diawali dengan pemukulan tifa oleh Simon Saimima atas persilaan Ketua DPRD Kota Ambon. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyematan tanda pengenal kepada dua peserta Bimtek oleh Sekretaris DPRD Kota Ambon, Alfian Lewenussa, bersama perwakilan BPK RI Maluku, Benny P. Nugroho.
Dalam sambutannya, Tamaela menegaskan bahwa pengelolaan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan tidak sekadar menjadi keinginan politik. Menurutnya, keselarasan Pokir dengan perencanaan pembangunan daerah merupakan hal penting agar setiap usulan dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menjelaskan, tema Bimtek mengenai Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon sangat relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam pelaksanaan fungsi penganggaran dan perencanaan pembangunan.
Tamaela mengakui, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan seluruh usulan Pokir DPRD dapat terakomodasi secara terintegrasi dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah, mulai dari RKPD, KUA-PPAS hingga APBD.
"Karena itu, diperlukan pemahaman bersama agar pokok-pokok pikiran DPRD dapat diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah tanpa mengabaikan ketentuan regulasi yang berlaku," ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa koordinasi yang kuat antara DPRD dan pemerintah daerah dapat meminimalisasi tumpang tindih program, meningkatkan ketepatan sasaran pembangunan, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Pada kesempatan tersebut, Tamaela menyampaikan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman guna meningkatkan kapasitas anggota legislatif.
Melalui materi yang disampaikan pihak Kemendagri, ia berharap para anggota DPRD memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai prosedur teknis pengusulan dan penyaluran Pokir melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terbaru.
Sementara itu, materi dari BPK RI diharapkan dapat memperkuat pemahaman anggota dewan terkait aspek hukum, mekanisme pengawasan, serta standar pertanggungjawaban dalam setiap tahapan perencanaan anggaran.
"Dengan memahami berbagai ketentuan sejak awal perencanaan, kita dapat mengantisipasi potensi persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari. Harapannya, setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Ambon," ungkapnya.
Tamaela pun mengingatkan seluruh peserta agar memanfaatkan kegiatan tersebut secara maksimal, mengikuti setiap sesi dengan serius, serta aktif menyampaikan pertanyaan dan berdiskusi mengenai berbagai persoalan teknis yang selama ini ditemukan dalam proses perencanaan pembangunan.
Sebelumnya, dalam laporan kegiatan, Sekretaris DPRD Kota Ambon, Alfian Lewenussa, menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan tahapan strategis dalam menentukan arah, sasaran, strategi, hingga kebijakan pemerintah daerah.
Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi representasi masyarakat, DPRD memiliki peran penting dalam menyerap aspirasi publik dan menerjemahkannya ke dalam Pokir sebagai salah satu masukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.
Lewenussa menyebutkan, pelaksanaan Bimtek tersebut memiliki tiga sasaran utama. Pertama, mengevaluasi kembali mekanisme, tahapan, serta regulasi yang mengatur pengelolaan Pokir dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Ambon.
Kedua, meningkatkan kualitas proses penjaringan aspirasi, penginputan, hingga pengusulan program agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
Ketiga, memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Ambon sehingga proses perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan terarah.
Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, panitia menghadirkan narasumber dari Kemendagri dan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku. Selain itu, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon juga dijadwalkan mengikuti sesi diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD).
Melalui kegiatan ini, diharapkan kapasitas anggota DPRD dalam merumuskan dan mengawal Pokir semakin meningkat, sehingga aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara tepat dalam agenda pembangunan Kota Ambon.(CM/JP)
0 Komen