post image

Wali Kota Ambon Resmikan SIRIP IKAN, Pembayaran Retribusi TPI Kini Berbasis Digital

Ambon, CM – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik. Salah satu langkah terbaru dilakukan melalui peluncuran Sistem Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Non-Tunai (SIRIP IKAN) di Pasar Arumbae, Mardika, Kamis (12/11/2026).

Program yang diresmikan langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena tersebut merupakan inovasi untuk meningkatkan pengelolaan sektor perikanan sekaligus menjadikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai salah satu penopang perekonomian daerah.

Peluncuran SIRIP IKAN ditandai dengan pengoperasian mesin mobile Point of Sales (mPOS) oleh Wali Kota. Pada kesempatan yang sama, salah satu perwakilan pedagang ikan turut memperagakan pembayaran retribusi menggunakan perangkat tersebut.

Dalam sambutannya, Wattimena menyampaikan bahwa capaian digitalisasi Kota Ambon patut diapresiasi. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat telah menunjukkan perkembangan positif dalam penerapan teknologi digital.

Ia mengungkapkan, berdasarkan indeks digitalisasi, Kota Ambon telah mencapai angka 3,60 dari skala 4.

"Capaian ini mestinya kita syukuri bersama, baik pemerintah maupun seluruh masyarakat Kota Ambon. Saat ini indeks digitalisasi kita sudah berada pada angka 3,60 dari 4," ungkapnya.

Wattimena menegaskan bahwa perkembangan teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Karena itu, masyarakat maupun pemerintah dituntut untuk mampu mengikuti perubahan tersebut agar berbagai aktivitas dapat berlangsung lebih mudah dan efektif.

Menurutnya, penerapan sistem digital juga menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya terhadap berbagai pungutan resmi yang selama ini masih dilakukan secara tunai.

Ia mengaku selama ini terdapat sejumlah masukan dari masyarakat mengenai kekhawatiran terhadap pembayaran retribusi secara langsung. Sebagian warga mempertanyakan kepastian apakah uang yang disetorkan benar-benar masuk ke kas daerah atau justru disalahgunakan oleh oknum tertentu.

"Untuk menjawab berbagai keresahan itu, Pemerintah Kota terus menghadirkan inovasi agar transaksi penerimaan daerah dapat dilakukan secara non-tunai," jelasnya.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Maluku Maluku Utara yang telah berkontribusi dalam mendukung percepatan digitalisasi di Kota Ambon.

Ia menilai, penggunaan sistem pembayaran non-tunai tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga memberikan jaminan bahwa setiap pembayaran masyarakat tercatat dengan baik dan disalurkan sesuai peruntukannya.

Melalui penerapan SIRIP IKAN, seluruh pembayaran retribusi dari aktivitas pelelangan ikan dapat langsung tercatat dan disetorkan ke kas daerah. Dengan demikian, potensi kehilangan maupun penyalahgunaan uang tunai selama proses penyetoran dapat diminimalkan.

Wattimena menambahkan, pendapatan yang diperoleh pemerintah dari sektor retribusi nantinya akan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat melalui pembangunan berbagai fasilitas publik, termasuk perbaikan jalan, penyediaan air bersih, serta infrastruktur lainnya.

Selain mengembangkan sistem pembayaran digital, Pemkot Ambon juga berencana memperluas pembangunan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan ke sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Leitimur Selatan dan Nusaniwe. Upaya tersebut dilakukan agar nelayan di wilayah tersebut mendapatkan akses pelayanan yang lebih dekat.

Ia berharap penerapan inovasi ini mendapat dukungan penuh dari para nelayan, pedagang, dan seluruh masyarakat sehingga manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara luas.

"Sebagus apa pun inovasi yang dibuat, tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa dukungan dan kesadaran masyarakat untuk beralih ke transaksi non-tunai. Karena itu, mari katong bangun kerja sama agar kesejahteraan nelayan dan pedagang di Kota Ambon semakin meningkat," ajaknya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon, Claudya Simatauw, dalam laporannya menjelaskan bahwa peluncuran SIRIP IKAN merupakan tindak lanjut dari kerja sama antara Dinas Perikanan Kota Ambon dengan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.

Menurutnya, sistem tersebut dirancang untuk menghadirkan mekanisme pembayaran retribusi TPI yang lebih praktis, transparan, tertib, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menyebutkan, program ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam mendorong penggunaan transaksi elektronik di lingkungan pemerintah daerah.

Simatauw berharap SIRIP IKAN tidak berhenti sebatas kegiatan peluncuran, tetapi benar-benar diterapkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, inovasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan penerimaan retribusi sekaligus memperkuat peran TPI sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Syahrisal Imbar, menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemkot Ambon dalam mempercepat transformasi digital, terutama pada sektor pelayanan publik.

Ia bahkan menilai langkah yang dilakukan Wali Kota bersama jajarannya telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam menjadikan Ambon sebagai kota berbasis digital.

"Kami sangat mengagumi dan mengapresiasi langkah Pak Wali Kota bersama seluruh jajarannya. Menurut saya, Kota Ambon merupakan salah satu kota yang paling digital," ujarnya.

Syahrisal menjelaskan bahwa sebagai bank milik daerah, dengan Pemkot Ambon menjadi pemegang saham terbesar kedua, pihaknya siap terus mendukung berbagai program digitalisasi yang dijalankan pemerintah daerah.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan sarana transaksi elektronik, seperti mesin mPOS dan kartu uang elektronik (e-money), guna memperluas penggunaan pembayaran digital di tengah masyarakat.

Ia berharap penerapan sistem SIRIP IKAN dapat meningkatkan penerimaan PAD sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih terbuka dan akuntabel.

Syahrisal juga meyakini bahwa digitalisasi pembayaran retribusi di TPI Arumbae akan mempersempit peluang terjadinya kebocoran pendapatan daerah.

"Dengan transaksi non-tunai, setiap pembayaran masyarakat dapat langsung masuk ke rekening kas daerah sehingga pemanfaatannya lebih terjamin untuk mendukung pembangunan Kota Ambon," tutupnya.(CM/JP)

0 Komen