post image

APBD Ambon 2027 Turun, Pengangguran Masih Tertinggi di Maluku

Ambon,CM- Pemerintah Kota Ambon mengusulkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2027 sebesar Rp1,16 triliun. Di tengah penyusutan belanja daerah, pemerintah masih dibayangi persoalan pengangguran terbuka yang diproyeksikan mencapai 11,67 persen, tertinggi di Provinsi Maluku.

Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menyampaikan rancangan APBD tersebut dalam Rapat Paripurna Keempat Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di ruang sidang DPRD Kota Ambon, Senin, 16 November 2026.

Penurunan kapasitas anggaran menjadi salah satu tantangan pemerintah kota dalam menjalankan agenda pembangunan tahun depan. Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,167 triliun, turun sekitar 1,95 persen dibandingkan target APBD Perubahan 2026. Sementara belanja daerah dipatok Rp1,141 triliun atau menyusut 14,77 persen.

Di sisi lain, pemerintah menetapkan sejumlah target ekonomi dan sosial yang cukup ambisius. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6,69 persen, angka kemiskinan ditekan menjadi 4,90 persen, serta inflasi dijaga pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.

Namun, persoalan pengangguran masih menjadi pekerjaan besar. Proyeksi tingkat pengangguran terbuka sebesar 11,67 persen menunjukkan bahwa perluasan kesempatan kerja harus menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Kota Ambon pada 2027.

Bodewin mengatakan APBD tidak boleh dipandang sebatas dokumen yang memuat angka pendapatan dan belanja. Menurut dia, anggaran pemerintah harus menjadi instrumen pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Keberhasilan pengelolaan anggaran, kata Bodewin, tidak semata-mata diukur dari besar kecilnya nilai APBD, melainkan dari kemampuan belanja daerah menjawab kebutuhan publik.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, pemerintah mengarahkan kebijakan pembangunan 2027 pada penguatan ekonomi kreatif, transformasi digital, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ketahanan pangan.

Dari sisi pendapatan, pemerintah memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp261,05 miliar. Adapun pendapatan transfer masih mendominasi dengan nilai Rp906,76 miliar.

Sementara alokasi belanja terdiri atas belanja operasi Rp973,97 miliar, belanja modal Rp82,20 miliar, belanja tidak terduga Rp9,02 miliar, dan belanja transfer Rp75,84 miliar.

Rancangan keuangan tersebut juga mencatat defisit sekitar Rp26,75 miliar dengan pembiayaan netto sebesar Rp55,75 miliar.

Penyusunan APBD 2027 mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 dengan tema kebijakan ekonomi makro dan fiskal, yakni Tumbuh Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat.

Ia berharap pembahasan bersama DPRD menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran. Ia menekankan keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik maupun terhambatnya upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ( CM/ML)

0 Komen

Berita Terkait

Tag