Bodewin Tawarkan Insentif Rp100 Juta bagi Kecamatan yang Berhasil Tekan Stunting
Ambon,CM- Pemerintah Kota Ambon berencana memberikan insentif hingga Rp100 juta kepada kecamatan yang berhasil menekan angka stunting. Sementara desa, negeri, dan kelurahan berpeluang memperoleh insentif sebesar Rp50 juta.
Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena mengatakan, skema penghargaan berbasis insentif tersebut akan diperjuangkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Rencana itu disampaikan Bodewin saat memimpin apel pagi yang dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada kecamatan, desa, negeri, dan kelurahan bebas stunting 2026 di Lapangan Apel Balai Kota Ambon,Senin ( 16/11/2026)
Menurut Bodewin, pemberian insentif dimaksudkan untuk mendorong pemerintah wilayah lebih aktif mengambil bagian dalam penanganan stunting. Ia menilai, upaya menurunkan angka stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan.
"Yang begini-begini mesti dapat insentif. Kita sementara menyusun APBD 2027. Paling tidak ada insentif untuk kecamatan dan desa, negeri, kelurahan yang mendapat penghargaan stunting," kata Bodewin.
Besaran insentif yang dipertimbangkan mencapai Rp100 juta untuk setiap kecamatan dan Rp50 juta bagi desa, negeri, serta kelurahan penerima penghargaan.
Namun, Bodewin menegaskan, dana tersebut harus diarahkan untuk mendukung program pembinaan dan penanganan stunting. Penggunaannya antara lain melalui penguatan koordinasi dengan puskesmas, kader posyandu, kader PKK, serta unsur masyarakat lainnya.
Ia mengakui, angka stunting di Kota Ambon menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, laju penurunannya dinilai belum cukup cepat sehingga membutuhkan keterlibatan lebih luas dari seluruh pemangku kepentingan.
Bodewin menyebut Dinas Kesehatan, BPPKB, Tim Penggerak PKK, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, negeri, kelurahan, hingga kader kesehatan sebagai unsur penting dalam upaya tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa penghargaan yang diberikan kepada pemerintah wilayah bukan semata-mata apresiasi terhadap pimpinan wilayah, melainkan pengakuan atas kerja kolektif seluruh pihak yang terlibat.
"Penghargaan itu sebenarnya simbolis. Di dalamnya ada kepala puskesmas, kader posyandu, kader BKB, kader PKK, dan semua yang bekerja. Jadi, bukan hanya kecamatan atau pemerintah desa, negeri, dan kelurahan," ujarnya.
Bodewin berharap pemberian penghargaan dan insentif dapat membangun persaingan positif antarkecamatan maupun pemerintah desa dan kelurahan. Dengan demikian, keberhasilan penanganan stunting dapat menjadi salah satu indikator kinerja pemerintahan di tingkat wilayah.
Rencana pemberian insentif tersebut kini bergantung pada pembahasan dan penganggaran dalam APBD 2027. Pemerintah Kota Ambon berharap kebijakan itu dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus mempercepat penurunan angka stunting. ( CM/ML)
0 Komen