GS Angkat Bicara Terkait SK “Bodong” dan GS Lakukan LP Ke APH

Ambon,CM- Inspektorat Kota Ambon menemukan 45 surat keputusan (SK) kenaikan pangkat aparatur sipil negara (ASN) yang diduga diterbitkan secara ilegal.

Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena mengungkapkan hasil pemeriksaan tersebut dalam konferensi pers di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Senin, 9 November 2026. Ia didampingi Sekretaris Kota Ambon,Robby Sapulette dan Kepala Inspektorat,Selly Kalahatu.

Menurut Bodewin, puluhan SK itu tidak melalui prosedur administrasi kepegawaian yang semestinya. Dokumen tersebut diduga diterbitkan tanpa proses pengusulan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta verifikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam mekanisme resmi, kenaikan pangkat ASN harus melalui pemeriksaan BKN hingga memperoleh Pertimbangan Teknis (Pertek). Dokumen itu menjadi salah satu dasar penerbitan SK kenaikan pangkat.

Namun, hasil pemeriksaan Inspektorat menemukan sejumlah dokumen yang diduga dibuat menyerupai keputusan resmi pejabat berwenang.

Berdasarkan keterangan sejumlah guru yang diperiksa, seorang perempuan berinisial G diduga menyerahkan SK bermasalah tersebut kepada mereka. Meski demikian, pemerintah kota belum berhasil mengidentifikasi pihak yang mencetak dokumen itu.

Inspektorat juga menemukan indikasi keterlibatan sejumlah pihak lain dengan peran berbeda. Namun, pemerintah kota belum menyimpulkan tanggung jawab masing-masing pihak karena penetapan unsur pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum.

"Kita tidak ingin berhenti pada pemeriksaan internal. Hasil ini akan kita tindak lanjuti dengan melaporkannya kepada aparat penegak hukum agar seluruh pihak yang terlibat bisa diperiksa," katanya.

Kepala Inspektorat Kota Ambon Selly Kalahatu mengatakan pemeriksaan yang dilakukan lembaganya masih berada dalam batas kewenangan audit internal. Karena itu, hasil pemeriksaan hanya mengidentifikasi dugaan penyimpangan dan pihak-pihak yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Diketahui dalam 

keterangan pers,walikota Kota Ambon,Bodewin.M.Wattimena mengatakan bahwa kasus ini bermula dari penawaran jasa pendampingan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) oleh oknum perantara (berinisial GOKS) yang meminta username, password, dan kode akses aplikasi MyASN milik para guru. Data tersebut kemudian dimanipulasi, dan diterbitkan SK fisik kenaikan pangkat yang mencatut tanda tangan elektronik serta pengesahan pejabat berwenang (tidak tercatat resmi di sistem BKN).

Terkait dengan hal ini dalam pers release yang diterima redaksi Media Grup Citra Maluku, GS pertama kali tampil untuk membela diri dari sejumlah tuduhan terhadap dirinya. Kendati dirinya tidak merasa dirinya adalah seorang yang bersih dari segala hal yang ada. Namun dirinya mengingatkan bahwa semua yang terjadi bukan atas kehendak dirinya hanya bersifat membantu.

GS mengucapkan banyak terima kasih kepada Wali Kota Ambon,Bodewin.Wattimena yang telah memberikan keterangan pers sekaligus membuka tabir yang selama ini ditunggu-tunggu. 

“Dari hasil keterangan pers yang disampaikan oleh Walikota Ambon, Pa Wali saya yakin ini adalah hasil yang pa wali dapatkan dari hasil kerja tim investigasi inspektorat, namun saya lihat seakan keterangan ini cenderung tidak ada seperti BAP yang saya sampaikan pada Tim. Saya bukan membela diri ataupun membenarkan apa yang saya katakan. Tetapi, ini lah waktu nya saya berbicara”ucapnya. 

Menurutnya, dalam pemberitaan beberapa media dari hasil keterangan pers dirinya datangi sejumlah sekolah untuk menawarkan diri dan dilengkapi dengan surat tugas itu tidak pernah.

GS menegaskan dirinya tidak menawarkan diri, tetapi mendatangi beberapa sekolah itu karena mendapatkan undangan dari para kepala sekolah dengan atas izin dari kepala sekolah di mana tempat saya bekerja saat itu.

“Saya tidak tawarkan diri, saya datang atas undangan mereka dan saya datang pun didampingi oleh pengawas itu atas permintaan yang bersangkutan dan ini bukan terkait terkait dengan SKP tetapi, saya datang ke sekolah untuk membantu menyelesaikan pengelolaan kinerja di ruang GTK, karena ruang GTK dengan SKP itu dua hal yang berbeda”tegasnya.

Bahkan lanjutnya, informasi yang beredar dari keterangan pers bahwa saya juga datang memakai pakaian KORPRI itu tidak benar, saya juga tahu bahwa saya bukan ASN bagai mana saya harus pakai pakaian tersebut? Apalagi ada pernyataan bahwa saya terun ke sekolah -sekolah membawa surat tugas.

“Pakaian saja saya tidak punya, saya bukan ASN dan saya tahu itu, apalagi turun ke sekolah – sekolah dengan membawa surat tugas, fisik surat tugas saja saya tidak pernah lihat, bagaimana saya bawa lalu tunjukan ke sekolah-sekolah”pungkasnya.

Terkait dengan apakah dikemudian hari ada masalah sebelumnya saya sudah tegaskan kepada pengawas bahwa proses ini hanya modal kepercayaan saya kepada pengawas juga,terjadi apa-apa pengawas yang akan bertanggung jawab.Katanya

Terkait dengan angka kredit, tidak pungkiri itu, angka kredit konvensional, kata dia, bahwa dirinya membuatnya secara manual. Karena angka kredit konvensional adalah angka kredit dibawah tahun 2023 dan itu sudah sesuai dengan aturan yang ada.

“Angka kredit konvensional itu saya buat dan itu atas permintaan mereka, di situ saya membuat secara manual lalu saya serahkan lagi ke Pak Jondri untuk menginput, karena di sini saya tekankan saya bukan ASN dan tidak bisa membuka sistem apapun. Saya mau tegaskan disini, hanya sekedar membantu angka kredit secara manual, bukan dengan merubah data-data, membuka akun guru dan itu pun didepan mereka tidak ada paksaan terhadap mereka untuk menyerakan akun guru tersebut,dan hanya mengecek apakah angka kredit tersebut sudah ada atau belum di sistem mereka. Bahkan akun yang di buka sendiri itu adalah ID belajar, bukan akun MyASN,bebernya

Terkait dengan sejumlah uang yang diterima kata Dia, sejumlah uang yang diberikan kepadanya dari pihak guru maupun kepala sekolah, semua diberikan atas kerelaan mereka sendiri sebagai ucapan terima kasih, bukan saya yang memintanya.

Selebihnya, proses pengurusan dari mulai angka kredit dan berkas-berkas yang lainnya langsung berurusan dengan Pak Jondri, tidak melalui saya. Dan untuk SK yang beredar di saat ini yang dikatakan SK bodong itu, saya dapatkan pun dari Pak Jondri Mursalin, bukan saya yang membuat, mencetak ataupun dan sebagainya yang dituduhkan kepada saya selama ini.

“Semua guru bahkan kepala sekolah yang terlibat pembuatan angka kredit mereka tahu bahwa saya buat tidak minta bayaran, usai saya bantu mereka membuat angka kredit, diteruskan ke Pa Jondri dan itu langsung mereka (guru/kepsek) berhubungan dengan Pa Jondri. Bahkan dalam keterangan yang saya berikan itu juga yang sama di tim pemeriksa inspektorat kota ambon”cetusnya.

Bahkan yang menjadi persolan dan ini sangat-sangat terpukul hati, dimana dalam keterangan pers secara tidak langsung dirinya dengan suaminya yang merupakan seorang ASN dituding dalam proses SK bodong ini. 

“Dalam keterangan pers bahwa dalam penulisan salah satu media lokal bahwa Wali Kota, GOKS adalah non ASN yang mengaku sebagai pendamping pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan surat tugas palsu dari Dinas Pendidikan Kota Ambon.

GOKS memainkan sejumlah peran: menawarkan jasa pengurusan kenaikan pangkat, meminta uang pengurusan dan menyerahkan SK Kenaikan pangkat 

Selanjutnya LR adalah ASN di BKPSDM Kota Ambon, diketahui suami GOKS. Berperan menghubungkan GOKS dengan terduga lainnya (JM) dan para guru (Korban), menyuruh membuat penetapan angka kredit konvensional. Ini yang menjadi persoalan, sebab untuk akses ke dalam situ, saya sama sekali tidak ada. Begitupun dengan LR (suami saya) yang sebagai ASN di BKPSDM. Bahkan sejak awal suami saya yang berkeras untuk kasus ini dari awal proses hukum”Tegasnya.

Diketahui lanjutnya lagi, admin e-Kinerja dengan admin SIASN itu berbeda. Admin e-Kinerja itu adalah tentang SKP, yaitu sasaran kinerja pegawai dan SIASN itu untuk pengurusan kenaikan pangkat yang adanya di bidang mutasi dan kepangkatan yaitu Pak Yondri Mursalin tersendiri. Untuk kabar yang beredar bahwa setiap kali pengurusan ke Pak Jondri Saya memberikan uang dan itu memang betul, karena itu adalah titipan dari guru-guru tersebut.

“Guru-guru memberikan titipan berupa uang untuk melancarkan proses mereka. Dan itu pun sudah sesuai dengan yang Pak Jondri mau itu pun semua hasil koordinasi dengan guru-guru dan yang bersangkutan. Bahkan dengan proses itu Pak Jondri menghubungi saya untuk menyerahkan SK tersebut ke beberapa guru dengan bertemu di beberapa tempat. Baik itu di depan BCA, depan kantor kota Pemkot, kantor Pemadam da kafe Sariwangi

bahkan lanjutnya lagi,GS mengatakan bahwa dirinya masih bertemu untuk yang terakhir kalinya di saat Pak Jondri bilang di tim Inspektorat bahwa tanggal 4 Juni 2026 itu telah memblokir kontak saya, itu tidak benar. Karena pada tanggal 18 Juni 2026 saya masih ketemu dengan Jondri untuk terakhir kalinya di kafe Yoas, saat itu jam 4 sore, dengan saya memberikan uang sebesar Rp13.200.000 di dalam amplop. Dan di dalam amplop tersebut saya tuliskan juga guru-guru yang bersangkutan yang mengucapkan terima kasih, karena mereka dengar sendiri dari Pak Jondri bahwa SK mereka akan segera terbit”bebernya.

Olehnya tegas Dia, dengan pemberitaan-pemberitaan yang beredar, selama ini dirinya hanya berdiam diri dan berpikir bahwa semua ini akan diselesaikan secara kekeluargaan namun ini semakin membesar dan membuat keluarganya terseret dalam kasus ini. Bahkan juga nama besar keluarga ikut terseret, olehnya langka yang diambil oleh saya dengan melakukan proses hukum.

“Saya hari ini selasa, (10/11-2026) akan meneruskan kasus ini ke rana hukum, olehnya bagi semua ASN yang sempat saya tolong secara sukarela dari hati yang paling dalam saya minta maaf karena dengan berdiam diri semakin nama baik keluarga saya dicoreng. Maka langka hukum yang saya tempuh untuk mendapatkan keadilan dan sebagai warga negara saya patut pada aturan hukum” pungkasnya. (CM/01)