45 SK Kenaikan Pangkat Diduga Ilegal, Kerugian Capai Rp24,6 Juta

Ambon,CM- Inspektorat Kota Ambon menemukan  45 surat keputusan (SK) kenaikan pangkat aparatur sipil negara (ASN) yang diduga diterbitkan secara ilegal. Pemeriksaan sementara juga mencatat potensi kerugian keuangan daerah sebesar Rp24,6 juta.

Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena mengungkapkan hasil pemeriksaan tersebut dalam konferensi pers di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Senin, 9 November 2026. Ia didampingi Sekretaris Kota Ambon,Robby Sapulette dan Kepala Inspektorat,Selly Kalahatu.

Menurut Bodewin, puluhan SK itu tidak melalui prosedur administrasi kepegawaian yang semestinya. Dokumen tersebut diduga diterbitkan tanpa proses pengusulan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta verifikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam mekanisme resmi, kenaikan pangkat ASN harus melalui pemeriksaan BKN hingga memperoleh Pertimbangan Teknis (Pertek). Dokumen itu menjadi salah satu dasar penerbitan SK kenaikan pangkat.

Namun, hasil pemeriksaan Inspektorat menemukan sejumlah dokumen yang diduga dibuat menyerupai keputusan resmi pejabat berwenang.

Berdasarkan keterangan sejumlah guru yang diperiksa, seorang perempuan berinisial G diduga menyerahkan SK bermasalah tersebut kepada mereka. Meski demikian, pemerintah kota belum berhasil mengidentifikasi pihak yang mencetak dokumen itu.

Inspektorat juga menemukan indikasi keterlibatan sejumlah pihak lain dengan peran berbeda. Namun, pemerintah kota belum menyimpulkan tanggung jawab masing-masing pihak karena penetapan unsur pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum.

"Kita tidak ingin berhenti pada pemeriksaan internal. Hasil ini akan kita tindak lanjuti dengan melaporkannya kepada aparat penegak hukum agar seluruh pihak yang terlibat bisa diperiksa," kata Bodewin.

Ia juga meminta BKPSDM melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen kepegawaian, terutama SK kenaikan pangkat yang diterbitkan selama satu tahun terakhir. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memastikan tidak ada dokumen serupa yang lolos dari pengawasan.

Kepala Inspektorat Kota Ambon Selly Kalahatu mengatakan pemeriksaan yang dilakukan lembaganya masih berada dalam batas kewenangan audit internal. Karena itu, hasil pemeriksaan hanya mengidentifikasi dugaan penyimpangan dan pihak-pihak yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Adapun potensi kerugian daerah sebesar Rp24,6 juta akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengembalian kerugian keuangan daerah setelah hasil pemeriksaan ditetapkan.

Kasus ini selanjutnya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Pemerintah kota berharap penyelidikan dapat mengungkap siapa pembuat dokumen, bagaimana proses penerbitannya, ke mana aliran uang, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik tersebut.(.CM/ML).