Ambon,CM– Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Koordinator Wilayah Zona Timur, Ribka Haluk, melakukan kunjungan kerja perdana ke Provinsi Maluku, Kamis (4/6/2026), guna memantau pelaksanaan pembangunan daerah, memperkuat sinergi pusat dan daerah, serta mendorong percepatan Program Strategis Nasional (PSN).

Kedatangan Wamendagri disambut langsung oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta para bupati dan wali kota se-Maluku yang mengikuti pertemuan secara langsung maupun virtual.

Dalam pemaparannya, Gubernur menyampaikan sejumlah capaian pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Maluku pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,44 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 5,34 persen. Tingkat kemiskinan juga berhasil ditekan dari 15,78 persen pada 2024 menjadi 15,25 persen pada 2025.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Dari 68 indikator Program Strategis Nasional yang ditargetkan pemerintah pusat, Maluku telah merealisasikan 60 indikator atau mencapai 88 persen.

Capaian tersebut meliputi berbagai program prioritas seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, pembangunan rumah rakyat, penyaluran cadangan beras pemerintah, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program Makan Bergizi Gratis, peningkatan akses pendidikan, hingga pembentukan koperasi pada 1.235 desa dan kelurahan.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga meminta dukungan Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat sejumlah proyek strategis yang dinilai mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah. Proyek tersebut meliputi pembangunan Maluku Integrated Port sebagai bagian dari Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu, akselerasi pengembangan Blok Masela, serta penyelesaian pembangunan Bendungan Wayapu.

Menanggapi paparan tersebut, Wamendagri memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Provinsi Maluku dalam mengimplementasikan program prioritas nasional. Ia menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menurunkan angka kemiskinan ekstrem serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurutnya, Maluku memiliki potensi besar di sektor maritim yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah maupun nasional. Potensi perikanan, budidaya kelautan, hingga komoditas bernilai tinggi seperti mutiara perlu terus dikembangkan secara optimal agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

“Sektor maritim Maluku memiliki keunggulan yang luar biasa. Potensi di atas laut maupun di bawah laut harus dikelola secara maksimal sehingga mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ribka Haluk.

Meski demikian, Wamendagri juga memberikan perhatian terhadap realisasi pendapatan APBD Provinsi Maluku yang saat ini baru mencapai 11,46 persen dan tercatat sebagai yang terendah kedua secara nasional.

Ia mengingatkan bahwa rendahnya realisasi anggaran dapat menghambat perputaran ekonomi di daerah. Karena itu, Kemendagri siap memberikan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Maluku guna mempercepat proses administrasi dan pelaksanaan anggaran.

“Memasuki bulan Juni, realisasi anggaran harus terus dipacu. Kemendagri siap memberikan pendampingan penuh agar serapan anggaran berjalan optimal dan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, mempercepat pelaksanaan program strategis nasional, serta mewujudkan Maluku sebagai salah satu poros maritim Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.(CM/ML/**)