Kejar Pembayaran Hak Warga, Gubernur Maluku Percepat Penyelesaian Lahan Blok Masela

JAKARTA,CM — Pembangunan fisik Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela didorong segera bergerak. Pemerintah Provinsi Maluku kini mengejar penyelesaian hak masyarakat terdampak agar persoalan lahan tidak kembali menjadi hambatan di lapangan.

Hal ini di sampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam rapat percepatan pelaksanaan operasional PSN Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela yang dipimpin Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Salah satu langkah yang disepakati adalah mempercepat appraisal dan verifikasi data terhadap sisa lahan dari total area 662 hektare. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) diminta segera menyelesaikan proses tersebut sebagai dasar penetapan pembayaran ganti untung kepada masyarakat.

Data Pemerintah Provinsi Maluku bersama Timdu dan Satgas mencatat persoalan sosial kemasyarakatan di kawasan tersebut mencakup 556 pemilik kebun, 7.048.439 tanam tumbuh, tiga rumah tinggal permanen, dan 479 rumah kebun atau walang.

Bagi Pemprov Maluku, angka tersebut bukan sekadar data administratif. Penyelesaiannya menjadi bagian penting agar pembangunan proyek energi berskala nasional dapat berjalan tanpa meninggalkan persoalan hak warga.

“Prinsip kita adalah keadilan dan ketepatan data bagi warga terdampak di lahan 662 hektare ini,” tegas Hendrik.

Ia mengatakan Surat Keputusan Gubernur mengenai besaran ganti untung lahan dan tanaman ditargetkan segera diterbitkan. Pembayaran ditargetkan tuntas pada minggu kedua Oktober.

Target tersebut dikejar agar setelah groundbreaking, pekerjaan fisik Blok Masela dapat langsung berjalan.

Hendrik menegaskan pembangunan nasional dan kepentingan masyarakat harus berjalan beriringan. Data harus akurat, proses transparan, dan hak warga diberikan secara tepat.

Pemprov Maluku akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, SKK Migas, INPEX Masela Ltd., Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta pemangku kepentingan lainnya.

Ia berharap Blok Masela tidak hanya menjadi proyek strategis nasional, tetapi juga membuka manfaat ekonomi dan peluang kerja bagi masyarakat Maluku, terutama warga di wilayah terdampak,pungkasnya (CM/ML/**)