Ditjenpas Maluku Dievaluasi Inspektorat Jenderal soal Konflik Kepentingan

Ambon,CM- Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengevaluasi pengelolaan konflik kepentingan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku. Evaluasi yang berlangsung pada 10–13 November 2026 itu diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta memperkuat kepatuhan internal.

Kedatangan Tim Inspektorat disambut langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro, Kamis, 12 November 2026. Turut mendampingi Ricky, Kepala Pokja Sumber Daya Manusia Jean Delima dan Kepala Pokja Pengamanan, Intelijen dan Kepatuhan Internal Nuku Ardiansyah.

Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mekanisme pengelolaan konflik kepentingan. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan di lingkungan satuan kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Selain evaluasi, tim juga menyosialisasikan aplikasi SIPATUH. Aplikasi tersebut diperkenalkan sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan kepatuhan internal pegawai.

Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro, mengatakan evaluasi tersebut penting untuk memastikan seluruh jajaran memahami batasan dalam menjalankan kewenangan.

Menurut dia, konflik kepentingan tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Setiap pegawai harus menjaga objektivitas dan integritas, terutama ketika menjalankan tugas maupun mengambil keputusan.

"Integritas harus menjadi prinsip utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan," kata Ricky.

Kepala Pokja SDM Jean Delima menilai pencegahan konflik kepentingan perlu dimulai dari kesadaran masing-masing pegawai. Pemahaman terhadap batas kewenangan dan tanggung jawab dinilai penting agar pelaksanaan tugas tidak dipengaruhi kepentingan pribadi maupun kelompok.

Adapun Nuku Ardiansyah menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan internal. Ia berharap sosialisasi SIPATUH dapat membantu jajaran memahami mekanisme pengawasan sekaligus mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

Anggota Tim Inspektorat Jenderal, Zaifachatur Roziyah, mengatakan monitoring dan evaluasi tersebut merupakan langkah preventif untuk memastikan pengelolaan konflik kepentingan diterapkan secara konsisten.

Ia menegaskan, kepatuhan tidak cukup diwujudkan melalui pemenuhan dokumen administrasi. Prinsip pengelolaan konflik kepentingan harus menjadi bagian dari perilaku dan budaya kerja sehari-hari.

Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel serta mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bagi Kanwil Ditjenpas Maluku, penguatan pengawasan internal menjadi salah satu pekerjaan penting untuk memastikan kewenangan dijalankan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. ( CM/ML)