Bos PT.MUK dan PPK BPJN Wilayah Maluku Siap Dilaporkan Kembali
Ambon, CM- Dugaan persekongkolan atau "main mata" antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak ketiga (penyedia/kontraktor) bahkan Direktur PT.Mutu Utama Kontruksi akan kembali dilaporkan Mr. W di Polda Maluku/Polres Ambon.
Indikasi yang akan dilaporkan lagi masih seputaran indikasi kuat pihak PPK dan PT.Mutu Utama Kontruksi “Main Mata” dalam proyek sampai-sampai pihak PPK mendapatkan fasilitas khusus dari pihak PT.Mutu Utama Kontruksi.
“Terkait laporan ke pihak PT.Mutu Utama Kontruksi itu telah berlangsung lama di Polda Maluku saat itu, bahkan sempat laporan diminta untuk ditarik adanya Upaya damai untuk melunasi hutang yang ditimbulan oleh pihak PT.Mutu Utama Kontruksi yang melayani PPK saat itu” tutur Mr.W kepada Media Grub Citra Maluku. pada Minggu (22/11-26), dalam pers releasenya.
Namun dengan pencabutan laporan (LP) di Polda Maluku, sampai dengan saat ini pihak PT.Mutu Utama Kontruksi (Marco) belum melaksanakan persetujuan (janjinya ).
Selain Direktur (Marco) PT.Mutu Utama Kontruksi ia juga akan melaporkan kembali PPK BPJN Wilayah Maluku yang saat itu bertugas di proyek Tepa.
“Marco saya lapor kembali di Polres Ambon, atas indikasi penipuan yang dilakukan olehnya. Maupun PPK Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Maluku, yang saat itu bertugas di Tepa yang mana, yang bersangkutan (PPK) mendapatkan fasilitas khusus oleh Bos PT.Mutu Utama Kontruksi yang adalah Marco”tegasnya lagi.
Kelanjutan
Laporan ini akibatnya dari laporan awal yang dilakukan oleh dirinya namun lambat ditindaklanjuti bahkan dirinnya juga akan mengancam bilah proses ini kembali dilaporkan bilah tidak ditindaklanjuti maka, persoalan ini akan dilanjutkan ke KPK terkait dengan indikasi fasilitas khusus yang didapat oleh PPK oleh PT.Mutu Utama Kontruksi.
“Dalam waktu dekat baik itu besok (Senin) saya akan melaporkan ulang kedua orang ini, baik PT.Mutu Utama Kontruksi maupun PPK Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayalh Maluku ke pihak APH dan sampai tidak ditindaklanjuti oleh APH (Polisi) saya akan langsung ka KPK”tegasnya lagi.
Diketahui, saat proyek mengalami keterlambatan merupakan indikasi penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan (seperti Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
Secara hukum dan prosedur pengadaan, berikut adalah indikator utama dugaan pembiaran atau persekongkolan serta langkah penanganan yang seharusnya dilakukan
Terkait dengan fasilitas khusus yang didapat oleh PPK Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Maluku, misalya PPK pada proyek pekerjaan di Tepa Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
Yang mana oknum PPK tersebut kuat dugaan mendapatkan fasilitas khusus di salah satu klub malam, hal ini pula telah dilaporkan oleh masyarakat ke pihak aparat hukum APH baik itu di Polres Ambon maupun di Polda Maluku.
Dalam aturan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam suatu proyek yang menerima fasilitas khusus dari penyedia barang/jasa atau pihak ketiga berpotensi menimbulkan gratifikasi ilegal, konflik kepentingan, dan tindak pidana korupsi (suap). Dan juga berpotensi pada kualitas pekerjaan. (CM/TIM)
0 Komen