Detail Berita

Ambon, CM- Pemerintah Kota Ambon melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, Ronald Lekransy, secara resmi membuka Rapat Kerja Pertama Forum Kelompok Siaga Bencana (FKSB) di Balai Pertemuan Desa Galala, pada Kamis (12/6-25).

Dalam sambutannya, Lekransy menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat menghadapi risiko bencana, khususnya di wilayah rawan bencana di Kota Ambon.

“Forum ini bukan sekadar forum biasa. Ini adalah ujung tombak penanggulangan bencana di tingkat komunitas. Dan masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam kesiapsiagaan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ia juga mengingatkan kembali peristiwa banjir besar di Galala pada tahun 2012–2013 yang menelan korban jiwa, sebagai pelajaran penting akan pentingnya mitigasi dan respons cepat terhadap ancaman bencana.

Menurutnya, upaya pencegahan dan kesiapsiagaan harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga dan masyarakat.

Lekransy menyampaikan bahwa tantangan bencana di Ambon semakin kompleks akibat perubahan iklim, reklamasi pesisir, deforestasi, serta pencemaran lingkungan. Hal ini, katanya, membutuhkan pendekatan yang terencana dan terstruktur.

“Perencanaan berbasis data sangat penting agar tindakan kita tepat sasaran. Edukasi kebencanaan juga harus dimulai sejak dini, seperti yang dilakukan di Jepang, di mana anak-anak diajarkan langkah penyelamatan sejak usia sekolah,” tambahnya.

Melalui forum ini, diharapkan KMSB dapat menyusun rencana aksi nyata yang menjawab kebutuhan masing-masing wilayah, serta membangun kolaborasi lintas sektor dalam upaya mitigasi bencana di Ambon.

“Kami harap forum ini melahirkan ide-ide konkret dan rencana aksi terukur. Tujuannya jelas, menjadikan Ambon kota tangguh dan aman dari bencana,” tutup Lekransy.

Diketahui, rapat kerja tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain perwakilan dari Balai Sungai Provinsi Maluku, OPD terkait, tokoh masyarakat, kepala desa, camat, dan para narasumber dari Kementerian PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup, baik secara langsung maupun daring.(CM/ML)