Ambon,CM – Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong percepatan pengembangan sektor pertanian melalui program hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan. Langkah tersebut diwujudkan dengan menggelar Rapat Koordinasi Hilirisasi Ubi Kayu yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Maluku, Senin (3/8/2026).

Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Gubernur Maluku bersama Menteri Pertanian dan Bupati Buru Selatan yang membahas kesiapan investasi hilirisasi komoditas ubi kayu di daerah tersebut.

Dalam sambutannya, Sadali Ie menegaskan bahwa fokus utama rapat adalah mengevaluasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, mulai dari ketersediaan lahan, dukungan masyarakat, hingga kesiapan petani sebagai bagian penting dalam mendukung masuknya investasi.

"Kita ingin memastikan seluruh persiapan berjalan dengan baik. Yang paling penting adalah lahan harus benar-benar clear and clean, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kepastian lahan menjadi faktor utama untuk memberikan rasa aman bagi investor dan mempercepat realisasi program hilirisasi ubi kayu di Buru Selatan," ujar Sadali.

Ia mengingatkan agar berbagai persoalan sengketa lahan yang pernah terjadi di Maluku tidak kembali terulang karena berpotensi menghambat investasi. Menurutnya, keberhasilan program hilirisasi sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Sadali juga memaparkan potensi besar Maluku dalam pengembangan ubi kayu. Saat ini luas panen komoditas tersebut mencapai sekitar 1.875 hektare dengan produksi sekitar 42.027 ton. Potensi tersebut dinilai perlu didorong melalui pembangunan industri pengolahan agar mampu memberikan nilai tambah sekaligus memperkuat perekonomian daerah.

"Program ini bukan hanya berbicara soal pertanian, tetapi juga peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Jika kebutuhan lahan mencapai sekitar 12 ribu hektare, maka akan tercipta puluhan ribu lapangan pekerjaan, belum termasuk dampak berganda ketika industri pengolahannya mulai beroperasi," katanya.

Sementara itu, Bupati Buru Selatan, La Hamidi, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai persiapan selama kurang lebih lima bulan bersama Kementerian Pertanian, PTPN, PT Agrinas, dan Bappenas guna memastikan seluruh perencanaan berjalan selaras dengan Pemerintah Provinsi Maluku.

Menurutnya, kesiapan daerah saat ini telah mencapai sekitar 75 persen dan akan terus ditingkatkan hingga seluruh persyaratan investasi terpenuhi, terutama terkait kepastian lahan sebagaimana menjadi arahan Kementerian Pertanian.

"Ini merupakan gagasan besar Bapak Gubernur Maluku untuk membangun ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan mendukung penuh kebijakan tersebut. Saat ini kesiapan kami telah mencapai sekitar 75 persen dan akan terus dimantapkan hingga seluruh persyaratan terpenuhi, khususnya terkait kepastian lahan," ujar La Hamidi.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan beserta jajaran, perwakilan Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Staf Ahli Gubernur Maluku, para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku. ( CM/ML/**)