Berita

Ambon, CM- Penutupan sejumlah lokasi tambang pasir dan batu atau galian C di Kota Ambon sejak empat hari terakhir mulai berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat. Sopir truk, pekerja tambang, pekerja proyek hingga pelaku usaha yang bergantung pada pasokan material bangunan disebut ikut kehilangan sumber pendapatan. Kondisi tersebut menjadi perhatian Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits L. Tamaela. Dalam rapat bersama sejumlah pihak

Ambon, CM- Komisi III DPRD Kota Ambon meminta Gubernur Maluku segera turun tangan menyelesaikan polemik aktivitas tambang batuan atau Galian C yang hingga kini masih menjadi sumber material untuk kebutuhan pembangunan. Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far-Far, setelah rapat dengar pendapat bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, Bagian Hukum Pemkot Ambon,

Ambon, CM- Komisi I DPRD Provinsi Maluku memastikan, akan menindaklanjuti laporan masyarakat, terkait dugaan peredaran sianida ilegal dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kapolda Maluku dan pihak-pihak terkait. Komitmen ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Wahid Laitupa, usai menerima perwakilan konsorsium masyarakat, yang melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Maluku, Rabu (22/4/2026). “Kami mengapresiasi

Ambon, CM- Komisi I DPRD Provinsi Maluku meminta LSM Konsorsium Maluku, untuk melengkapi data dan bukti pendukung, terkait dugaan peredaran serta kepemilikan ratusan kaleng sianida, yang diduga masuk ke Kabupaten Buru, untuk aktivitas pertambangan emas ilegal di kawasan Gunung Botak. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Solichin Buton menegaskan, laporan yang disampaikan masyarakat tetap menjadi perhatian lembaganya, namun harus ditopang