Ambon, CM- Pemerintah Provinsi Maluku menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang empat momen besar keagamaan, yakni Tahun Baru Imlek, Ramadan, Idul Fitri, dan satu momen besar setelahnya. Fokus utama pengendalian diarahkan pada periode Ramadan dan Idul Fitri yang dinilai memiliki dampak konsumsi paling besar terhadap inflasi daerah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Faradilla Attamimi, menegaskan pemerintah tidak ingin kecolongan menghadapi lonjakan permintaan yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan. Dalam kegiatan After Lunch Ketahanan Pangan Daerah Menjelang Bulan Suci Ramadan 1447 H/2026 M, Jumat (13/2/2026), ia menyebut Ramadan dan Idul Fitri sebagai periode paling sensitif bagi pergerakan harga pangan.

“Lonjakan konsumsi saat Ramadan dan Idul Fitri paling besar dibanding momen keagamaan lain. Karena itu kami sudah mengidentifikasi komoditas yang berisiko naik agar langkah pengendalian bisa dilakukan lebih awal,” ujarnya.

Berdasarkan analisis tren harga sepanjang 2024 hingga awal 2025, komoditas yang cenderung naik satu bulan sebelum Ramadan meliputi beras, sayuran hijau, wortel, kacang panjang, buncis, mentimun, minyak goreng, serta sejumlah bahan pokok lainnya. Beras, sayuran, dan minyak goreng menjadi fokus utama pengawasan karena memiliki kontribusi besar terhadap inflasi.

Tekanan harga diperkirakan tidak berhenti setelah Lebaran. Satu bulan pasca-Ramadan, komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, tomat, ikan, telur, bawang putih, susu kental manis, dan ikan asap juga berpotensi mengalami fluktuasi. Pemerintah daerah menekankan pentingnya menjaga kelancaran distribusi agar pasokan tetap stabil.

Data minggu pertama Februari 2026 menunjukkan harga bawang merah dan beras masih berada di atas rata-rata harga tiga tahun terakhir. Meski bawang merah mulai menurun, harganya tetap lebih tinggi dibanding tren historis. Di sisi lain, harga telur dan cabai relatif stabil.

Dari hasil pemantauan harga pangan, tercatat 15 komoditas di Maluku diatur melalui Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Pemerintah (HAP). Namun, 11 komoditas masih dijual melampaui batas tersebut. Hanya beras medium, beras SPHP, beras medium non-SPHP, dan daging sapi yang berada di bawah HET dan HAP, kondisi yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.

Kebutuhan konsumsi beras masyarakat Maluku pada Februari diperkirakan mencapai 23.500 ton, sementara minyak goreng sekitar 1.649 ton. Menjelang hari besar keagamaan, konsumsi rumah tangga diproyeksikan meningkat 10–15 persen. Perhitungan ini mencakup kebutuhan rumah tangga, industri, dan pemerintahan yang kemudian dirumuskan dalam neraca pangan daerah.

Berdasarkan neraca tersebut, stok strategis beras, daging sapi, telur, bawang, dan minyak goreng masih dalam kategori aman hingga dua bulan setelah Ramadan. Namun stok cabai merah dan cabai rawit berada di bawah ambang aman. Pemerintah menilai kondisi ini berkaitan dengan karakter cabai sebagai komoditas mudah rusak dengan perputaran stok sangat cepat di pasar.

Untuk memperketat pengawasan, Badan Pangan Nasional membentuk satuan tugas pengendalian harga, keamanan, dan distribusi pangan yang bertugas melakukan pemantauan harian dan penyelidikan terhadap potensi pelanggaran distribusi. Di Maluku, satgas ini dipimpin unsur kepolisian dan melibatkan sejumlah dinas teknis terkait.

Sebagai intervensi langsung di pasar, Pemprov Maluku merencanakan tujuh kali kegiatan pasar murah di Kota Ambon hingga menjelang Idul Fitri. Program ini diarahkan untuk menahan gejolak harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah daerah menegaskan komitmennya memastikan ketersediaan stok, kestabilan harga, dan mutu pangan tetap terjaga selama periode Ramadan dan Idul Fitri, guna mencegah tekanan inflasi yang dapat membebani masyarakat.(CM/Ml)